Perda Pemkab Bangka No.6 Tahun 2023 Diduga Mandul Dan Kalah Telak Terhadap Pengusaha “RC”.

- Penulis

Rabu, 9 September 2026 - 05:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Iman Busyana.S.T : ” Perda Mandul, Hanya Pajangan, Pemda Diduga Kalah Dari Pengusaha “.
” RC ” , Disorot Abaikan Perda No.6/2023 di Wilayah Kolong Katis – Kace Timur.

Pangkalpinang
(Bangka Belitung) –
09/09/2026
BeritaAPPI.com

Tokoh Pemuda Kace Timur , Imam Busyana, ST Dan Tokoh Masyarakat Zanudin Pai , Tokoh Pemuda Desa Kace , Agoi dan Beri mempertanyakan keseriusan Pemda dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, di kawasan “Kolong Katis” Perda tersebut hingga kini seolah tidak berlaku karena masih diabaikan oleh pihak yang disebutnya berinisial RC

” Ini bukan soal pribadi. Ini soal wibawa hukum. Kalau Perda No.6/2023 tidak diindahkan, buat apa kita pembahasan dan pengesahan di DPRD ? ” ujar Iman Busyana, ST, Dan Zanudin Pai , kepada media, di kediaman rumah zanudin PAI tokoh masyarakat Kace .

Ia menyoroti Hasil Rekontruksi yg tertuang di Berita Acara Musyawarah Desa dan sudah di sepakati, tetapi dididuga di langgar, oleh inisial RC seorang pengusaha

Baca Juga:  Diduga Tambang Timah Ilegal Beroperasi Pada Malam Hari Hingga Subuh, Nama "Apen Kembang, Apin Kodok dan Akbar Kuday" Disorot Dan Disebut Diduga Kebal Hukum.

RC diduga sudah mengabaikan dan tidak menghargai Perda Kab. Bangka No. 6 tahun 2023 pelanggaran spesifiknya di Kolong Katis.

contoh nya yaitu pembangunan tanpa ada izin mendirikan bangunan di Kolong Katis.
Perda No.6/2023 jelas, melarang.

Iman Busyana.ST. menilai pembiaran ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan membuka ruang ” hukum rimba “.
” Kami mendesak Bapak Fery Arsani Bupati Bangka , Kepala Dinas terkait segera turun dan menindak. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena ada kesan tebang pilih, ” tegasnya.

TUNTUTAN:
Iman Busyana.ST mendesak 3 hal :

1. Penegakan Perda No.6/2023 secara konsekuen di titik Kolong Katis
2. Evaluasi kinerja aparatur yang membiarkan pelanggaran
3. Transparansi kepada publik terkait tindak lanjutnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Pihak “RC” belum memberikan klarifikasi.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab yang seluas luasnya, kepada semua pihak yang merasa ada dirugikan.

Demikian dikutip dan diwartakan.
Sumber : Rilis Am.

Bona Tambunan, CILJ.

Berita Terkait

KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN
Kepala BNNK Lampung Timur: Layanan Pengantaran Rehabilitasi Tidak Dipungut Biaya
Maman Permana Raih Penghargaan Pramuka Pancawarsa III atas Pengabdian 15 Tahun
Pembangunan Plat Dekker Jalan Lubuk Besar – Keledeng Kabupaten Bangka Tengah Diduga Dilakukan Asal Asalan Dan Tidak Sesuai RAB.
Korban Kebakaran Gudang BBM Ilegal Di Rohul Diduga Tanpa Pengusutan Pihak Kepolisian (APH) Setempat.
” Rince “, Diduga Pengusaha Bandel Dan Kebal Hukum. Perda Kabupaten Bangka No.6 Tahun 2023 Tidak Digubris DanTetap Dilanggar.
Diduga Tambang Timah Ilegal Beroperasi Pada Malam Hari Hingga Subuh, Nama “Apen Kembang, Apin Kodok dan Akbar Kuday” Disorot Dan Disebut Diduga Kebal Hukum.
Hukum dan Hasil Rekonstruksi Tidak Ditaati, Pengembang Diduga Kebal Hukum. Tokoh Masyarakat Pertanyakan Bangunan Tanpa Izin Di Kolong Katis.
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:31

Testimoni Masyarakat: Pengalaman Beralih ke Sertipikat Tanah Elektronik

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:29

PELATARAN, Solusi Layanan Pertanahan di Akhir Pekan untuk SobATRBPN

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:28

Pahami Kewenangan BPHTB dan PPh dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:25

Inovasi Layanan ATR/BPN Permudah Masyarakat Urus Roya dengan Cepat dan Mudah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:22

Pastikan Kepastian Hukum Tanah Anda melalui 7 Layanan Prioritas Pertanahan ATR/BPN

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:17

Direktur Eksekutif IHI Sampaikan Pandangan dan Harapan untuk Rembuk Agraria Pesisir

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:15

Kantah Kepulauan Meranti Lanjutkan Penyerahan Sertipikat Tanah PTSL 2026 di Desa Sialang Pasung

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:07

Korban Mafia Tanah Desak Penegak Hukum Bertindak, Serukan Pemberantasan Mafia Tanah

Berita Terbaru