Ketua FMI Jawa Barat Desak DPRD Karawang Segera Rancang Perda Pencegahan Penyimpangan Seksual

- Penulis

Minggu, 21 Juni 2026 - 04:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang – Ketua Forum Masyarakat Indonesia (FMI) Jawa Barat, Febri Ramadhan, mendesak DPRD Kabupaten Karawang untuk segera merancang dan membahas Peraturan Daerah (Perda) terkait pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual, sebagaimana yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Bandung.
Menurut Febri, langkah DPRD Kota Bandung yang telah menetapkan Perda Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual pada 17 Juni 2026 patut menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Karawang.
“Kami mendorong DPRD Kabupaten Karawang untuk segera menyusun regulasi serupa sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda, ketahanan keluarga, serta menjaga nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat,” ujar Febri Ramadhan.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini telah membuka akses yang sangat luas terhadap berbagai bentuk konten yang berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak maupun remaja. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen hukum yang jelas dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan edukasi.
Menurutnya, perda tersebut bukan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu, melainkan sebagai upaya preventif dalam melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif perilaku seksual berisiko, seperti meningkatnya kasus infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual, hingga gangguan terhadap ketahanan keluarga.
“Peraturan daerah harus hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fokusnya adalah pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, edukasi, dan penguatan peran keluarga,” tegasnya.
Febri juga berharap DPRD Kabupaten Karawang dapat melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait dalam proses penyusunan regulasi tersebut agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Karawang.
Dengan adanya regulasi yang jelas, FMI Jawa Barat berharap Karawang dapat memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjaga kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing.
“Karawang membutuhkan langkah konkret untuk menjaga generasi penerus bangsa. Kami berharap DPRD Kabupaten Karawang dapat segera merespons kebutuhan ini melalui pembentukan perda yang berpihak pada perlindungan masyarakat dan masa depan daerah,” tutup Febri Ramadhan.

Baca Juga:  Pucuk Pimpinan Polres Sampang Pimpin Sertijab Wakapolres dan Kasat Intelkam

Berita Terkait

Samsat Outlet Tambun Pindah ke Lokasi Baru, Kini Lebih Dekat dan Nyaman untuk Warga
Samsat Kabupaten Bekasi Hadirkan Pelayanan Modern dan Inklusif, Wajib Pajak Kini Lebih Nyaman
Rino Triyono Ketua Umum DPP AKPERSI, Alumni Angkatan Pertama SMA N 2 Unggulan Talang Ubi – Pali.
DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI ) Desak Pertamina Serius Awasi Proyek Pipanisasi Cikampek – Plumpang.
Sinergistas Antar Lembaga, Pengurus KONI Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Melakukan Studi Banding Ke KONI Kota Pangkalpinang.
Semarak HUT AKPERSI Dan KLTV, DPC AKPERSI Se Provinsi Kalimantan Barat Resmi Dilantik, Santunan Anak Yatim Warnai Peringatan Dan Pelantikan.
DPD AKPERSI Provinsi Bangka Belitung Bersama Media Bukatabir.com. Melakukan Aksi Sosial Dan Berbagi Sembako Di dusun Johar Desa Ranggi Asam – Jebus.
HUT ke-27 DPRD Lampung Timur, Rida Menekankan Pentingnya Menjaga Harmonisasi dan Sinergi Antara Lembaga
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 11:11

Antisipasi Bencana, Polres Langkat Cek Kesiapan Sarpras Penanganan Bencana Alam

Jumat, 11 September 2026 - 10:53

Rapat Koordinasi Penataan Saluran Drainase

Jumat, 11 September 2026 - 03:46

Kementerian ATR/BPN Siapkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi untuk Percepat Penyusunan RDTR

Jumat, 11 September 2026 - 03:35

Cara Hapus Catatan BPHTB Terutang pada Sertipikat Tanah

Jumat, 11 September 2026 - 03:32

Insight Jadi Impact : Berbagi Pengetahuan, Menguatkan Pengelolaan Tanah

Jumat, 11 September 2026 - 03:30

Perkuat Sinergi Optimalkan Pertanahan di Kepulauan Anambas

Jumat, 11 September 2026 - 03:28

September: Siapkan Berkas untuk Layanan Pengukuran Terjadwal!

Kamis, 10 September 2026 - 06:40

Rapat Tindak Lanjut Persiapan Piloting Layanan Perintis

Berita Terbaru

Uncategorized

Rapat Koordinasi Penataan Saluran Drainase

Jumat, 11 Sep 2026 - 10:53