BUKITTINGGI — Penataan wajah Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan pusat perdagangan di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada pekerjaan pembangunan saluran drainase di kawasan Mangih Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), yang dilaporkan terbengkalai selama lebih dari 13 hari tanpa terlihat adanya aktivitas pekerja di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para pedagang yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas jual beli di kawasan itu. Pekerjaan drainase yang belum kunjung diselesaikan dinilai telah mengganggu akses usaha dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Pak Wali Kota Bukittinggi, penataan kota seperti apa yang sebenarnya diinginkan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan tersebut patut disampaikan kepada Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di tengah harapan masyarakat agar pembangunan infrastruktur perkotaan benar-benar membawa manfaat, bukan justru menambah beban bagi warga yang mencari nafkah.
Pembangunan drainase memang menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pengaliran air dan mengantisipasi genangan. Namun, pelaksanaannya semestinya memperhatikan aspek ketepatan waktu, keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, serta keberlangsungan usaha warga di sekitar lokasi proyek.
Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memperindah dan membenahi kota justru membuat masyarakat kecil kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan akibat pekerjaan yang tidak kunjung rampung.
Lebih dari 13 Hari Tanpa Aktivitas Pekerjaan
Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat inisial TY, pekerjaan saluran drainase di kawasan Mangih Gantiang tersebut telah lebih dari 13 hari tidak menunjukkan aktivitas pengerjaan.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa pekerjaan yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga dibiarkan tanpa kejelasan penyelesaian?
Apabila benar pekerjaan tersebut telah terhenti selama lebih dari 13 hari, pihak terkait perlu segera memberikan penjelasan mengenai penyebab terhentinya kegiatan, progres pekerjaan, serta kepastian kapan proyek akan kembali dilanjutkan hingga tuntas.
Masyarakat tentu memahami bahwa pekerjaan konstruksi dapat menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif. Namun, kendala tersebut seharusnya dikomunikasikan secara terbuka agar warga tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Apalagi, lokasi pekerjaan berada di kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap hari keterlambatan berpotensi menambah beban bagi pedagang yang harus menghadapi gangguan akses dan berkurangnya kenyamanan pelanggan.
Pedagang Menjerit, Usaha Terancam Tutup
Dampak pekerjaan drainase yang belum selesai tersebut dirasakan langsung oleh para pedagang di sekitar lokasi.
Masyarakat yang selama ini mengandalkan usaha harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga mengeluhkan kondisi ekonomi yang semakin tertekan. Aktivitas perdagangan yang semestinya berjalan normal menjadi terganggu akibat pekerjaan galian yang belum dituntaskan.
Bahkan, menurut informasi yang diterima, terdapat salah satu warung nasi goreng yang dilaporkan telah menutup usahanya secara total akibat kondisi pekerjaan drainase tersebut.
Jika kondisi ini benar, persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah keterlambatan pekerjaan infrastruktur. Ini menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang tidak selalu memiliki cadangan modal untuk bertahan ketika pendapatan harian terputus.
Bagi pedagang kecil, kehilangan penghasilan selama beberapa hari saja dapat berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya operasional, hingga mempertahankan kelangsungan usaha.
Karena itu, pemerintah Bukittinggi dan pihak pelaksana proyek perlu melihat persoalan ini bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Kontraktor Diharapkan Memberikan Penjelasan
Persoalan semakin memunculkan pertanyaan ketika upaya menghubungi pihak kontraktor, berdasarkan keterangan yang disampaikan, belum mendapatkan respons. Telepon yang dihubungi disebut tidak diangkat.
Apabila benar demikian, sikap tersebut perlu segera diklarifikasi oleh pihak pelaksana pekerjaan.
Komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik, terlebih ketika pekerjaan yang dilaksanakan berdampak langsung terhadap mata pencaharian warga.
Kontraktor perlu memberikan penjelasan mengenai alasan pekerjaan terhenti, kendala yang dihadapi, serta jadwal pasti untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan.
Di sisi lain, dinas teknis yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga perlu turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi pekerjaan, mengevaluasi progres fisik, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan kontrak.
Apabila ditemukan keterlambatan atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Diminta Turun Tangan
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara atau daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat galian terbuka, akses usaha terganggu, dan pekerjaan yang tidak kunjung selesai tanpa memperoleh informasi yang jelas.
Penataan kota seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, ketepatan pelaksanaan, kualitas pekerjaan, serta kemampuan pemerintah melindungi kepentingan warga selama proses pembangunan berlangsung.
Pemerintah kota bersama dinas teknis terkait perlu segera meninjau lokasi drainase Mangih Gantiang, meminta keterangan dari kontraktor, dan memastikan adanya langkah konkret untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai.
Selain itu, perlu dipertimbangkan langkah sementara untuk menjaga akses masyarakat dan pedagang, sepanjang memungkinkan dan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja.
Pembangunan Jangan Mengorbankan Ekonomi Rakyat
Masyarakat tidak menolak pembangunan.
Sebaliknya, pembangunan drainase tentu diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan warga sekitar.
Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan tidak dibiarkan terbengkalai tanpa penjelasan.
Jika pekerjaan memang menghadapi kendala, pemerintah dan kontraktor perlu menyampaikannya secara terbuka. Jika terjadi keterlambatan, harus ada langkah penyelesaian yang jelas dan dapat dipantau masyarakat.
Jangan sampai slogan penataan kota yang lebih baik hanya menjadi harapan, sementara pedagang kecil harus menanggung dampak ekonomi akibat pekerjaan yang belum selesai.
Kini, masyarakat menunggu tindakan nyata dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Persoalan drainase Mangih Gantiang di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan perlu segera mendapatkan perhatian, bukan hanya melalui peninjauan, tetapi juga melalui kepastian penyelesaian pekerjaan.
Pak Wali Kota, masyarakat membutuhkan pembangunan yang membawa manfaat, bukan ketidakpastian. Drainase harus selesai, akses masyarakat harus diperhatikan, dan ekonomi pedagang kecil jangan dibiarkan semakin terpuruk.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun dinas teknis terkait mengenai penyebab terhentinya pekerjaan dan target penyelesaiannya masih perlu dimintakan.
(*)
