Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan bertema “Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera dan Maju”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pada kesempatan itu, Lampri menerima piagam penghargaan dan penyematan pin emas sebagai anggota Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya menyelesaikan Target Operasi serta memenuhi kualifikasi kinerja Satgas bersama Kepala Kantor Wilayah, Kapolda, dan Kajati dari berbagai daerah.
Rakor dibuka oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemberantasan praktik mafia tanah merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.
“Untuk memberantas praktik mafia tanah, yang sindikatnya sudah terstruktur dan sistematis masuk di semua kehidupan, bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN, melainkan agenda strategis nasional. Karena itu, membutuhkan kolaborasi bersama, lebih-lebih kolaborasi antara ATR/BPN dengan Bapak/Ibu yang ada di APH,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa mafia tanah terus melakukan metamorfosis dan memanfaatkan teknologi, sehingga aparat harus bekerja lebih cepat dan adaptif.
AHY menegaskan bahwa Satgas harus tangguh, tidak tergoda menjadi backing praktik mafia tanah, serta responsif dalam menangani setiap laporan sesuai aturan.
Rakor ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat penanganan serta pencegahan tindak pidana pertanahan di seluruh Indonesia.
