Padang Pariaman — Pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah nagari di Padang Pariaman, pemerintah daerah bergerak cepat mengoordinasikan bantuan dari berbagai pihak. Namun di tengah upaya distribusi itu, muncul tudingan liar di media sosial yang menuduh adanya “penimbunan bantuan sembako” di Pendopo Bupati Padang Pariaman.
Padahal, berdasarkan penelusuran dan keterangan resmi, penempatan sementara bantuan di pendopo merupakan strategi pengendalian logistik yang dilakukan agar bantuan yang masuk dapat tercatat, diverifikasi, dan disalurkan tepat sasaran. Hal ini juga untuk menghindari tumpang-tindih penyaluran yang kerap terjadi pada situasi darurat.
Tujuan Baik Bupati JKA Dipelintir
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Padang Pariaman, JKA, sejak awal menegaskan bahwa seluruh bantuan yang masuk tidak boleh dibagikan secara sembarangan. Setiap paket harus dipastikan sampai kepada warga yang benar-benar terdampak, terutama masyarakat yang terisolir atau berada di titik rawan akses. Pendopo dipilih sebagai command center karena memiliki ruang yang cukup, aman, dan mudah diakses oleh BPBD, Tagana, dan relawan.
Namun, kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang diduga memiliki kepentingan politik untuk menggiring opini negatif. Foto dan video bantuan yang sedang didata di pendopo diviralkan tanpa konteks, lalu diberi narasi seolah-olah bantuan “ditimbun” untuk kepentingan pribadi ataupun pencitraan.
Padahal sejak hari pertama bencana, laporan distribusi menunjukkan bahwa bantuan bergerak setiap hari ke berbagai titik—dari Lubuk Alung, Nan Sabaris, Sintoga, Batang Anai hingga daerah-daerah yang masih sulit dijangkau.
Manipulasi Opini di Tengah Situasi Darurat
Pengamat kebencanaan menilai bahwa tuduhan semacam ini kerap muncul di masa-masa rawan politik. Pengambilan gambar sebagian logistik di pendopo tanpa melihat proses sortir, pengemasan, dan pendistribusiannya, dapat menciptakan persepsi yang menyesatkan.
Sementara itu, pihak relawan yang terlibat langsung membantah klaim tersebut. Mereka menyebut pendopo hanya menjadi titik transit logistik, bukan tempat penyimpanan jangka panjang.
Fokus Utama: Keselamatan Warga
Di tengah derasnya hoaks dan tudingan politis, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada penyelamatan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana. JKA disebut setiap hari berada di lapangan memantau evakuasi, membuka akses jalan, dan mengantar langsung bantuan ke lokasi-lokasi yang paling parah.
Isu penimbunan bantuan ini dinilai justru mengganggu kerja relawan serta merusak kepercayaan publik di saat masyarakat membutuhkan ketenangan, bukan kegaduhan politik.arnkoto
