Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana menilai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai momen penting untuk merumuskan arah pembangunan nasional yang terintegrasi dengan tata ruang. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/06/2025).
“Kalau dari sisi tata ruang, ICI 2025 menjadi sangat penting karena saya jadi tahu secara lebih konkret di mana rencana-rencana pembangunan infrastruktur akan disiapkan. Beberapa hal penting yang disampaikan Pak Menko, itu akan kami masukkan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045,” ungkap Suyus Windayana.
Menurut Dirjen Tata Ruang, kolaborasi antara perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur harus menjadi fokus agar target besar Indonesia Emas 2045 dapat dicapai secara terstruktur dan berkelanjutan. Konferensi infrastruktur internasional yang menghadirkan beragam kalangan, mulai dari pejabat tinggi negara, duta besar negara sahabat, akademisi, pelaku industri, serta investor dari dalam dan luar negeri ini bisa dimanfaatkan untuk saling bertukar gagasan demi kemajuan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapan saya, kita semua bisa mengikuti rangkaian acara ICI ini dengan serius, agar penyesuaian tata ruang yang kita bangun benar-benar sejalan dengan arah pembangunan infrastruktur nasional ke depan,” tutur Suyus Windayana.
Dengan partisipasi aktif berbagai pihak dalam konferensi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) ini, Suyus Windayana berharap sinkronisasi antara tata ruang dan kebijakan infrastruktur akan semakin kuat, serta mampu menciptakan landasan spasial yang kokoh untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (LS/GE/YZ/RT)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
