Semarang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Rabu, 26 November 2025 yang mengusung tema “Percepatan Reforma Agraria dalam Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Tanah Negara Lainnya di Jawa Tengah”.
Kegiatan rakor ini dihadiri oleh perwakilan intansi vertikal, pemerintah provinsi, dinas teknis, aparat penegak hukum, hingga Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan dari Kantor Pertanahan kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana Harian GTRA yang diwakili Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Edi Priatmono menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar Reforma Agraria berjalan optimal, khususnya dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan dan tanah negara lainnya. Edi Priatmono juga menyampaikan laporan sekaligus pengantar mengenai kondisi terbaru pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Tengah. Ia memaparkan sejumlah progrea penting yang menjadi fokus GTRA sepanjang tahun 2025 mengenai Perkembangan PPTPKH Tahap I di Jawa Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai intansi, yaitu Hari Adi Agus Setyawan, Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang pada Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah serta Indira Puspita, Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Keduanya memberikan penguatan teknis mengenai sinkronisasi tata ruang dan landasan kebijakan Reforma Agraria.
Penyelenggaraan Rakor GTRA 2025 diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antarsektor dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah, khususnya di kawasan hutan dan tanah negara lainnya. Dengan sinergi yang semakin solid, implementasi Reforma Agraria di Jawa Tengah diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
