Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dalam ajang Be Award untuk “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif” Kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN, Kamis (20/11/2025), di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Be Award sendiri merupakan bagian dari acara Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Badan Siber Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
“Pemerintah melalui BSSN dan BSRe (Balai Sertifikasi Elektronik) mendukung transformasi pemerintahan digital. Melihat (implementasi) Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini sangat vital sehingga semua instansi diminta untuk menggunakan TTE. Kementerian ATR/BPN ini termasuk yang paling masif dalam kebijakan TTE,” ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Kementerian ATR/BPN dinilai telah menggunakan TTE di segala lini proses bisnis, mulai dari aspek persuratan, keuangan, hingga program andalan Kementerian ATR/BPN, yaitu Sertipikat Elektronik. “Untuk total penggunaan TTE saat ini sudah mencapai 81 juta. Seperti persuratan, semua level persuratan saja dari level Eselon 1-3 semua pakai TTE,” ungkap Dwi Budi Martono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari Be Award, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan “Instansi dengan Pemanfaatan TTE Paling Masif”, bersanding dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori Sektor Pemerintah Provinsi, Universitas dan BUMD; serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Sektor Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dwi Budi Martono menjelaskan, implementasi TTE banyak memberikan kontribusi dalam upaya transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. “Secara kerja, bisa sangat fleksibel. Saya tanda tangan di mana pun bisa jika menggunakan TTE. Bahkan parafnya elektronik, real time juga. Sangat aman juga daripada tanda tangan manual yang rentan dipalsukan oleh orang lain,” terangnya.
Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan keamanan siber untuk melindungi sistem, data, dan jaringan dari berbagai ancaman digital. “Dalam implementasi transformasi digital ini, kami menerapkan otentikasi multi faktor (MFA), di mana proses ini melibatkan dua atau beberapa langkah proses untuk mengidentifikasi pengguna. Bahkan kami juga melakukan audit berkala terkait keamanan digital ini,” jelas Dwi Budi Martono.
Terkait langkah Kementerian ATR/BPN ke depan dalam transformasi layanan pertanahan dan tata ruang digital, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan inovasi layanan digital. “Transformasi digital itu mengibarat sebuah perjalanan, yang tidak ada titiknya, siap tidak siap, menuntut masyarakat itu, masyarakat ingin dilayani dengan baik melalui layanan-layanan digital kita. Seperti Sentuh Tanahku itu, masyarakat bisa swaplotting dari aplikasi, bisa mengetahui biaya layanan pertanahan, dan lain-lain,” pungkas Dwi Budi Martono. (AR/FA)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
