Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan dari Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Malaysia pada Kamis (04/12/2025), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang untuk saling bertukar pengalaman mengenai implementasi layanan pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan digitalisasi yang telah dilakukan di Indonesia.
“Perjalanan transformasi digital (pertanahan) yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sejak tahun 1998 ini tidak mudah. Namun, pada tahun 2016 akhirnya seluruh unit kerja kami di Indonesia bisa 100% terkoneksi ke pusat,” tutur Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, di hadapan jajaran Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Malaysia.
Dengan keterhubungan antara unit kerja daerah dan pusat, Kementerian ATR/BPN memulai layanan elektronik pada tahun 2019. Layanan yang diberikan mulai dari pengecekan sertipikat tanah, zona nilai tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), hingga Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebenarnya Sertipikat Elektronik sudah kami coba keluarkan dari tahun 2021 hingga pada akhirnya pada tanggal 4 Desember 2023, Sertipikat Elektronik diresmikan oleh presiden. Itu berarti pada hari ini, tepat dua tahun implementasi Sertipikat Elektronik berjalan,” ungkap Dwi Budi Martono.
Kunjungan dari lembaga pemerintahan Malaysia yang menaungi urusan pertanahan ini, diharapkan menjadi momen memperkaya ilmu sekaligus dapat memperkuat hubungan kerja sama antar dua negara bertetangga. Demikian harapan yang diutarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyambut kehadiran jajaran Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Malaysia.
“Pertemuan ini kami harapkan bisa bermanfaat. Kalau nanti ada diskusi-diskusi yang bisa kita tindak dalam waktu mendatang, tentu saja ini lebih lanjut sangat bermanfaat bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Mendapati Berbagai baik dari Kementerian ATR/BPN, Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian, Nor Azura, juga memiliki harapan untuk bisa menemukan praktik terbaik dari implementasi pertanahan serta transformasinya di Indonesia. Setelah berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN, ia menyatakan bahwa kondisi pertanahan di Malaysia kurang memiliki kesamaan dengan Indonesia, termasuk implementasi sertipikat tanah dalam bentuk elektronik.
“Kami juga sudah melakukan Sertipikat Elektronik sejak 2021, namun elektronik di komputer (database) saja untuk kami simpan. Masyarakat tetap dapat sertipikat cetak, masih bisa di-print,” ujar Nor Azura.
Sebelum pertemuan berakhir, delegasi dari Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Malaysia saling bertukar plakat dengan Kementerian ATR/BPN. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama kedua belah instansi pertanahan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal, Suwito. (AR/RT)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
