Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Kanwil BPN Provinsi Jateng Dukung Penuh Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2025

Semarang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, Senin (02/02/2026). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun 2025.

Pemeriksaan dilaksanakan pada lima satuan kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 2-6 Februari 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK RI akan menilai beberapa aspek utama, meliputi kesesuain dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Baca Juga:  Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Menteri Nusron: Tugas Saya sebagai Menteri adalah Memberikan Kepastian dan Harapan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI. Ia juga mengingatkan kepada seluruh satker yang menjadi objek pemeriksaan agar mempersiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan secara lengkap, tertib, dan akuntabel.

Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung perkembangan opini atas laporan keuangan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Usai kegiatan entry meeting, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah kepada Kantor Pertanahan kabupaten/kota, sebagai upaya penguatan kinerja dan peningkatan kualitas layanan pertanahan.