Pemantauan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada Tanah Bekas Tutupan Jepang di Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul

- Penulis

Rabu, 16 Juli 2025 - 09:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yogyakarta, 11 Juli 2025 Dalam rangka pemantauan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah I, Eko Suratmoko, beserta tim melaksanakan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau kemajuan serta memastikan kelancaran proses kegiatan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (SK KT) di Kaluran Parangtritis, Kapanewon Kretek.

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (SK KT) Tahun 2025 di Kelurahan Parangtritis merupakan Tahap Kedua penyelesaian tanah bekas Tutupan Jepang, setelah tahap pertama selesai dilaksanakan dengan diserahkannya 811 sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Mei 2025 lalu. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Bantul, Tri Harnanto, disampaikan bahwa kegiatan SK KT saat ini dalam tahap identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah sejumlah 139 bidang. Tahap ini dilaksanakan untuk mendata informasi fisik dan yuridis dari setiap bidang tanah pada kegiatan SK KT Tahun 2025. Rapat koordinasi dihadiri oleh Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah DI Yogyakarta serta tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Bantul.

Baca Juga:  Berikan Tausiah di Buka Bersama KASAL, Menteri Nusron: Negara Besar Mampu Ciptakan Rasa Aman

Selanjutnya dilakukan kunjungan lapang pada lokasi SK KT Tahap II di lokasi proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Bantul. Pada kesempatan tersebut, Lurah Parangtritis menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada sejumlah Dusun pada tanah bekas Tutupan Jepang. Melalui Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, tidak hanya menata kembali bidang tanah, namun juga menyelesaikan konflik pertanahan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hak atas tanah yang dimilki. (AR)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*

Berita Terkait

Testimoni Masyarakat: Pengalaman Beralih ke Sertipikat Tanah Elektronik
PELATARAN, Solusi Layanan Pertanahan di Akhir Pekan untuk SobATRBPN
Pahami Kewenangan BPHTB dan PPh dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah
Inovasi Layanan ATR/BPN Permudah Masyarakat Urus Roya dengan Cepat dan Mudah
Pastikan Kepastian Hukum Tanah Anda melalui 7 Layanan Prioritas Pertanahan ATR/BPN
Dampak Karhutla di Balik Produk Sehari-hari: Ancaman bagi Hutan dan Kesehatan Generasi Mendatang
Direktur Eksekutif IHI Sampaikan Pandangan dan Harapan untuk Rembuk Agraria Pesisir
Kantah Kepulauan Meranti Lanjutkan Penyerahan Sertipikat Tanah PTSL 2026 di Desa Sialang Pasung
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:31

Testimoni Masyarakat: Pengalaman Beralih ke Sertipikat Tanah Elektronik

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:29

PELATARAN, Solusi Layanan Pertanahan di Akhir Pekan untuk SobATRBPN

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:28

Pahami Kewenangan BPHTB dan PPh dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:25

Inovasi Layanan ATR/BPN Permudah Masyarakat Urus Roya dengan Cepat dan Mudah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:22

Pastikan Kepastian Hukum Tanah Anda melalui 7 Layanan Prioritas Pertanahan ATR/BPN

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:17

Direktur Eksekutif IHI Sampaikan Pandangan dan Harapan untuk Rembuk Agraria Pesisir

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:15

Kantah Kepulauan Meranti Lanjutkan Penyerahan Sertipikat Tanah PTSL 2026 di Desa Sialang Pasung

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:07

Korban Mafia Tanah Desak Penegak Hukum Bertindak, Serukan Pemberantasan Mafia Tanah

Berita Terbaru