Blitar – Sejak tahun 2012, Desa Soso di Kabupaten Blitar menjadi lokasi konflik sepanjang masa. Konflik terjadi antara sesama kelompok petani, hingga ketegangan dengan perusahaan perkebunan yang mengklaim kepemilikan lahan yang sama. Konflik itu menghambat aktivitas dan kualitas hidup para petani termasuk warga di Desa Soso.
“Antar kelompok dulu itu sampai terjadi permusuhan. Kalau bertemu, ya _jotos-jotosan_. Lahan yang sudah ditanami kelompok ini, nanti dirusak atau diambil alih kelompok lain. Jadi penguasaan lahan itu masing-masing dan sering saling klaim,” ungkap Sapto Basuki (44), Sekretaris Kelompok Petani Desa Soso Bintang Bersatu, Selasa (11/11/2025).
Kondisi itu berdampak pada panen dalam jangka waktu yang lama. Situasi baru berubah drastis di tahun 2022 ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Reforma Agraria menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah di atas tanah seluas 83,85 hektare. Sertipikat dengan status Hak Milik yang diberikan kepada 528 Kepala Keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebelum memegang sertipikat, mau panen itu harus cepat-cepatan. Kelompok A mau panen, tapi kelompok B atau C bisa mendahului atau mengganggu. Tanamannya bahkan bisa rusak. Setelah punya sertipikat, jadi lebih tenang. Bisa panen sesuai haknya karena tanahnya sudah punya kita,” lanjut Sapto Basuki yang ditemui di warung kopi tempat warga Desa Soso biasa berkumpul.
Kementerian Kehadiran ATR/BPN di Desa Soso tidak berhenti hanya dalam penataan aset berupa penyerahan sertipikat redistribusi tanah. Namun telah selesai pada pengaturan akses berupa pemetaan sosial untuk mengetahui potensi pertanian dan pendampingan kelompok petani. Sebelumnya, rata-rata petani desa soso hanya menanam singkong atau ubi kayu dengan masa panen sekali dalam satu tahun.
Setelah adanya pemetaan dan pendampingan dari Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Daerah, saat ini petani mengelola lahannya dengan menanam berbagai jenis tanaman sesuai musim tanam, terutama pengembangan jagung hibrida, lalu padi, ketela pohon, cabai, tomat, kacang tanah, tebu, dan melon. Hal ini membuka jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki pendapatan mereka dari hasil pertanian.
Ketua Kelompok Petani Desa Soso Bintang Bersatu, Basuki Rahmad (55), juga menceritakan bahwa redistribusi tanah tidak hanya dapat meredakan konflik, tetapi juga meningkatkan kondisi ekonomi warga. “Yang jelas, dengan adanya redis, perubahan perekonomian masyarakat Desa Soso memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” terangnya.
Menurut Basuki Rahmad, legalitas atas tanah membuat para petani lebih berani mengembangkan usaha pertaniannya, sehingga hasilnya juga jadi lebih signifikan. “Kami sudah menikmati hasilnya. Kami berterima kasih terutama kepada BPN, dan pemerintah daerah Kabupaten Blitar,” ungkapnya.
Energi petani kini tidak lagi habis untuk mengatasi konflik, namun lebih fokus pada pengembangan pertanian di Desa Soso. “Kami mendapat banyak pengetahuan baru. Tidak hanya perekonomian yang meningkat, tapi secara edukasi masyarakat juga menambah wawasannya tentang pertanian, bekal ke depan. Kami memang merasakan pendampingan pengurusan akses dari BPN itu luar biasa,” pungkas Basuki Rahmad. (GE/JR)
*Humas Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*
