Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Serahkan 12 Sertipikat Aset Pertamina Perkuat Sinergi Percepat Sertipikasi Tanah

Redaksi - Penulis

Senin, 27 Juli 2026 - 07:35

URL berhasil dicopy

Yogyakarta – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah bersama PT Pertamina menyelenggarakan kegiatan Penyerahan Sertipikat dan Focus Group Discussion (FGD) Sertipikasi Aset Tanah Pertamina di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Marriott Yogyakarta, Jumat-Sabtu (24–25/7). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mempercepat sertipikasi aset tanah Pertamina guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset negara.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto beserta jajaran, Vice President Asset Optimization and Development PT Pertamina, Ronald Hasudungan Hadiyanto Purba, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Pertamina yang berlokasi di Desa Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Penyerahan sertipikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan PT Pertamina dalam memberikan kepastian hukum atas aset tanah strategis serta mendukung optimalisasi pengelolaan aset negara.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain penyerahan sertipikat, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai permasalahan dalam proses sertifikasi tanah aset Pertamina di Provinsi Jawa Tengah. Forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan solusi dan langkah strategis dalam melakukan percepatan sertifikasi, sehingga seluruh aset tanah Pertamina dapat segera memiliki kepastian hukum.

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dalam pengamanan aset tanah Pertamina melalui percepatan sertipikasi aset di seluruh wilayah Jawa Tengah. Diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan, melindungi aset negara, serta mendukung pelayanan pertanahan yang semakin profesional, modern, dan terpercaya.