Semarang 6/11/25 – Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, selaku Koordinator Pembina Tim 5, dalam rangka pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan, sekaligus permintaan data percepatan realisasi fisik dan anggaran program strategis tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh jajaran pejabat pusat Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, Tenaga Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Faisal Amrin Bactiar, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria Sukiptiya, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Farid Hidayat, serta Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Chriesty Elisabeth Lengkong.
Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri dan pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri melaporkan bahwa secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian yang baik.
Lebih lanjut, Kakanwil memaparkan sejumlah capaian penting melalui 8 Program Percepatan Kakanwil Jawa Tengah. Selain itu, tingkat penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Jawa Tengah juga menunjukkan hasil yang sangat baik, mendekati target penuh.
“Kami siap menerima arahan, bimbingan, serta masukan dari Ibu Dirjen dan jajaran. Kami berkomitmen untuk menjadikannya pedoman dalam meningkatkan kinerja di tahun 2025 dan seterusnya,” ujar Lampri.
Sementara itu, dalam arahannya, Embun Sari menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas unit memastikan percepatan pelaksanaan program strategis nasional, baik dari sisi fisik maupun realisasi anggaran. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan dan konsistensi data dalam mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
