Jakarta – Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) mendorong terwujudnya Kadaster Multiguna Terintegrasi, yaitu sistem yang memanfaatkan data pertanahan sebagai basis informasi lintas sektor untuk pembangunan, investasi, dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai langkah awal, dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi yang menjadi pondasi pengumpulan data menuju kadaster multiguna.
Pada tahun 2025, PTSL Terintegrasi ILASPP ditargetkan mencakup 694 ribu hektar. Untuk mewujudkan target tersebut, pada Senin (25/8) dilaksanakan penandatanganan Kontrak Payung PTSL Terintegrasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Yoga Suwarna, bersama 57 penyedia jasa.
Dalam arahanya, Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya menegaskan pentingnya integritas para penyedia jasa dalam pelaksanaan PTSL Terintegrasi, “Tahun ini kita mulai mengusung tema, kalau teman-teman sudah dengar itu, survei dan pemetaan berintegritas. Jadi Integritas itu mulai dari integritas orang, termasuk juga pelaku-pelaku PTSL. Yang kedua adalah integritas data,” ujarnya.
ia juga berharap para penyedia jasa yang terkait kontrak payung hingga tiga tahun ke depan dapat bekerja dengan baik, dan menghasilkan data berkualitas, karena penyimpangan dapat berakibat pada suspensi kontrak.
Dalam kegiatan tersebut, Sesdirjen SPPR dan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo juga memaparkan aspek teknis pelaksanaan PTSL Terintegrasi. Penjelasan difokuskan pada aturan terkait kontrak payung dan kontrak pesanan, serta kebutuhan tenaga kerja dan peralatan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa untuk melaksanakan survei dan pemetaan setiap 3.000 hektar.
Dalam waktu dekat, Kantor Pertanahan di 23 kabupaten/kota pada delapan provinsi lokasi PTSL ILASPP 2025 akan segera melakukan pesanan ke57 penyedia jasa, melalui aplikasi SPASIALKAN.
